Public Choice

PUBLIC CHOICE

1.              Pengertian Public Choice

Public Choice adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non pasar (non market phenomena). Tetapi diakui bahwa keterangan pendek ini tidak cukup memberi deskripsi yang lengkap karena untuk mencapai suatu perspektif bagi politik seperti ini diperlukan pendekatan ekonomi tertentu.

Menurut Didik J. Rachbini, public choice diartikan sebagai penerapan metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan dua masalah pokok yaitu masalah tindakan kolektif dan masalah mengorganisasikan preperensi. Sedangkan politik diartikan sebagai seni bagaimana sistem pemerintahan dilaksanakan.

· Perspektif Public Choice

James Buchanan (ekonomi hadiah nobel) menerangkan konsep public choice tidak sebagai teori yang sempit, melainkan sebagai perspektif. Public choice adalah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar.

Buchanan menganalisa aspek terpisahdari dua elemen perspektif public choice. Aspek pertama pendekatan “catallactics” umum pada ilmu ekonomi, sedangkan aspek kedua adalah postulasi apa yang dikenal sebagai “homo economicus” dalam kaitannya dengan sikap individual.

Aspek pertama adalah catallaxy atau ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Menurut Buchanan pengertian ilmu ekonomi bukan hanya dalam terminologi hambatan kelangkaan sumber daya saja, tatapi juga menagaplikasikan disiplin ilmu ekonomi sesuai asalnya dengan konsentrasi pada akar filsafat, “properties” dan lembaga pertukaran (institution of exchange). Sehubunagn dengan itu F.A Hayek mengartikan “catallaxy” sebagai pendekatan terhadap ekonomi sebagai subyek pencaarian dan gambaran perhatian langsung terhadap proses pertukaran, perdaganagan atau perjanjian terhadap kontrak. Interaksi politik adalah pertukaran yang kompleks, oleh karena itu cara memperbaiki pasar adalah dengan member fasilitas proses pertukaran dan melekukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak dan “agreement”. Sedangkan untuk memperbaiki politik diperlukan reformasi aturan dan kerangka dasar dimana permainan politik dilakukan atas dasar falsafah yang bersifat kesukarelaan.

Aspek kedua adalah pemahaman tentang “homo economicus”, konsep yang semula diartikan sebagai manusia yang hanya mementingkan kepuasan pribadi, diberi konotasi sebagai maanusia yang cenderung memaksimalkan utilitas karena dihadppkan pada keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Secara teknis konsep ini digambarkan dalam fungsi utilitas dimana individu terus berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

2.              Perkembangan Public Choise

Pemikiran Public Choise dalam merombak bidang –bidang sosial maupun politik sesuai hukum ekonomi klasik yang analog dengan permintaan dan penawaran komoditas.

Dengan analogi tersebut , maka pemerintah bisa diasumsikan sebagai supplier , yang bisa menyediakan komoditas publik untuk masyarakat.

Selain itu Public Choise perhatiannya tertuju terhadap fungsi pilihan sosial atau eksplorasi terhadap kepemilikan kesejahteraan sosial.

Public Choise bukan suatu objek studi tetapi sebuah cara untuk menelaah subyek , jadi Public Choise bisa menjadi petunjuk bagi pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif.

Pada decade 1980-an literature politik dipenuhi tulisan-tulisan tentang rational choice atau public choice yang menjelaskan hubungan antara ekonomi dan politik melalui paradigma antara ekonomi klasik public choice (gambar) :

Variabel	Ekonomi klasik	Publik Choice
Supplier	Produsen,pengusaha,distributor	Politis,parpol,birokrasi,pemerintah
Demander	Konsumen	Pemilih (voters)
Jenis Komoditas	Komoditas individu (private goods)	Komoditi public (public goods)
Alat transaksi	Uang	Suara (voters)
Jenis transaksi	Voluntary transaction (sukarela)	Politic as exchange

Samuel Popskin menjelaskan bahwa public choice dapat dipakai juga sebagai study terhadap institusi-institusi ekonomi non-pasar dan pelunasan dari metodologi ekonomi mikro terhadap institusi-institusi non-pasar tersebut dalam tatanan non-pasar. Artinya public choice menjadi jembatan antara ekonomi (dalam menerapkan model-model rasional dari individu-individu yang terlibat didalam pasar) dengan ilmuan sosial lain yang mempunyai asumsi ekonomi tentang alokasi sumber daya yang terbatas tetapi tidak aplikatif terhadap studinya untuk institusi-institusi pedesaan.

· Lingkup Public Choise

Public Chooise merupakan metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan 2 masalah pokok :

a) masalah tindakan kolektif ( collective action)

b) masalah mengagregasikan preferensi

Ilmu ekonomi terlahir untuk mengatur atau memberikan arah yang tepat dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi yang langka dan politik dipakai untuk menyiasati bagaimana suatu sistem pemerintahan dilaksanakan sebagai suatu art/seni. Jika negara memiliki sumberdaya ekonomi yang tak terbatas , maka ilmu ekonomi dan ilmu politiktidak diperlukan lagi untuk mengatur pengalokasiannya dalam mewujudkan sistem pemerintahan dan kekuasaan.

Namun , jika sumberdayanya terbatas maka ada beberapa cara untuk mengaturnya antara lain :

a.    Altruisme

Adalah pola alokasi sumberdaya ekonomi atas dasar sistem dan hubungan pemberian. Artinya ada keterlibatan moral atau emosional : karena rasa kemanusiaan,persahabatan dan sebagainya.Sebagai contoh , bantuan bencana kepada yang terkena musibah di daerah-daerah.Bantuan tersebut yang merupakan komoditas individu berubah atau bergeser menjadi komoditas publik dalam proses distribusinya.

b.    Anarkhi

Adalah suatu sistem tanpa hukum atau aturan.Jadi,suatu komoditas publik yang terbatas dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu tanpa batasan dan aturan yang jelas dan pemanfaatannya bersifat anarkhi.

c.    Pasar (Market)

Adalah suatu konsep kontroversial sebagai medium pertukaran atau transaksi berbagai hal. Sumberdaya ekonomi dapat menjadi suatu market karena adanya voluntarisme.

d.    Pemerintah dan birokrasi

Adalah lembaga yang mampu membuat aturan , menerapkan dan mengenakan sanksi-sanksi tertentu dan mampu menyelesaikan masalah – masalah kompleks seperti kegagalan pasar dan dampak eksternalitas. Sumberdaya ekonomi yang terbatas akan mampu dikelola oleh pemerintah dengan birokrasinya sehingga masalah-masalah ekonomi yang terjadi di lapangan dapat dieliminir.

3.  Pengertian Rent Seeking

Rent seeking diakui cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak, berbahaya atau pemborosan. Artinya segi kerusakan lebih besar dibandingkan kuntungan. Secara legal terdapat dua kecenderungan dalam rent seeking yaitu pertama adanya hukum yang menyokong keistimewaan pasar khusus kepada orang-orang dengan mengambil keutamaan orang lain; Kedua, adanya hukum pembagian kekayaan. dari tindakan non-voting yang bertujuan untuk merubah hokum sehingga seseorang atau kelompok lebih memperoleh keuntungan dari pada orang atau kelompok lain.

Sejak tahun 1967, teori mengenai “rent-seeking” ini dikembangkan oleh Gordon Tullock, dan istilah “rent” disini berkembang menjadi tidak dalam pengertian yang sama dengan yang dimaksudkan oleh Adam Smith. Fenomena dari rent seeking ini teridentifikasi dalam hubungannya dengan monopoli. Selanjutnya, rent seeking (pemburu rente) menjadi bermakna suatu proses dimana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi (politik, aturan-aturan, regulasi, tariff dll) daripada melalui perdagangan. Istilah rent seeking sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Anne Krueger pada tahun 1973 dalam tulisan yang mengulas tentang pemikiran Gordon Tullock.

Menurut Didik J Rachbani, “perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (“rent seekers”). Praktik berburu rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan parlemen. Penetapan tariff oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan bagian dari praktik tersebut. Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor gandum, beras, gula, dan sejenisnya merupakan bagian dari praktik perburuan rente ekonomi.

4.  Money Politik

Istilah “money politics” biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi prilaku orang dengan menggunakan imbalan tertetu. “money politics” diartikan pula sebagai tindakan jual-beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Pada umumnya masyarakat memahami “money politics” sebagai praktek pemberian uang atau barang atau member iming-iming sesuatu kepada massa (voters) secara kolektif atau individual untuk mendapatkan keuntungan politis. Didalam kasus yang agak luas “money politics” diberi arti sebagai aliran dana dari kelompok bisnis kepada politisi atau pejabat pemerintah.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian “money politics” adalah sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis dengan menggunakan uang atau segala bentuk yang diwujudkan dengan memanfaatkan konvertibilitas uang yang bertujuan untuk mempengaruhi si penerima dalm melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan demi kepentingan si pemberi.

Ada beberapa contoh modus operandi “money politics” yaitu operasi fajar, bujukan politik, sumbangan kas, mobilisasi dana pemilu, suka rela, dan konsolidasi dana dalam bentuk yayasan. Sumber dana yang digunakan dalam modus operandi “money politics” berasal dari pengusaha atau konglomerat, dari pembiayaan yang memanfaatkan kekayaan Negara misalnya BUMN, dan dari pengeluaran pemerintah yang legal dalam APBN.

Secara meluas modus operandi “money politics” terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama pengusaha member dana untuk pemilu calon pengusaha, kedua pemberian dana untuk memprngaruhi kebijakan pemerintah, ketiga pemberian dana kepada pejabat.

Kesimpulan

Public Choice merupakan sebuah perspektif didalam bidang politik yang timbul dari perkembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non pasar.

Perkembangan Public Choice dalam mengubah bidang- bidang social maupun politik sesuai hokum ekonomi klasik yang analog dengan pemerintahan dan penawaran komoditas. Dengan analogi tersebut, maka pemerintah bisa diartikan sebagai supplier, yang bisa menyediakan komoditas public untuk masyarakat. Publik Choice bukan suatu objek studi tetapi sebuah cara menelaah subjek, jadi Public Choice bisa menjadi petunjuk bagi pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan yang efektif.

Jadi pada intinya Pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadapa proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non pasar (non market phenomena). Public choice memusatkan kajiannya pada aspek fungsi pilhan sosial atau explorasi terhadap pencapaian kesejahteraan sosial.

Pilihan individu dalam pasar dikonversi jadi menjadi pilihan social dalam pasar politik. Analisis teori Public Choice menjelaskan lebih jauh tentang masalah agregasi preferensi individu untuk memaksimumkan fungsi kesejahteraan sosialatau memuaskan seperangkat criteria normative yang dimilikinya secara individu bersama individu lainnya.Dengan demikian, public choice dalam aplikasinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan dan aturan-aturan pemilihan umum.Semua ini biasanya dikaitkan dengan ilmu politik, tetapi pada saat ini para ahli ekonomi politik mengembangkan pendekatan baru dengan meminjam paradigma dasar pada ilmu ekonomi. Jadi, public choice bukan hanya suatu objek studi, tetapi juga sebuah cara untuk menelaah subjek yang secara definitive yang di artikan sebagai the economic study of nonmarket decision making.